Singapura Mau Hapuskan Citra Surga Koruptor

Pengamat Sosial Politik dari Universitas Nanyang Singapura, Sulkifar Amir mengatakan Pemerintah Singapura menanggapi kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ini terlihat dari sikap Kementerian Luar Negeri Singapura yang mengatakan Nazaruddin sudah meninggalkan Singapura sehari sebelum jadi tersangka pada 30 Juni lalu.

Sulfikar menuturkan, tidak ada sejarah Kemenlu Singapura memberikan pernyataan eksplisit keberadaan mengenai seseorang yang jadi tersangka di negara asal.

"Ini suatu preseden baru. Singapura melihat mereka harus perbaiki image sebagai tempat pelarian koruptor," kata Sulfikar usai menghadiri diskusi "Polemik" Radio Trijaya, Sabtu, 9 Juli 2011.

Menurut dia, image itu tak hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara lain. "Saya pikir ini ada kaitannya dengan rencana pembentukan komunitas ASEAN. singapura ingin jadi good neigbhor bagi negara ASEAN," ucap Sulfikar.

Sulfikar menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memanfaatkan posisinya sebagai Ketua ASEAN. SBY bisa melakukan negoisasi dengan Singapura untuk melacak dan menangkap Nazaruddin.

Sulfikar memaparkan, mengapa Singapura menjadi tujuan pelarian. Secara geografis, jarak Jakarta - Singapura bisa ditempuh dalam 1,5 jam. Kemudian, tidak ada perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura.

"Artinya mereka tak peduli siapa pun yang datang. Buat mereka yang jadi masalah apa yang terjadi di Singapura (bukan di negara asal). siapapun yang datang, berapa pun duit yang mereka bawa, jika duit masuk legal, mereka akan terima," ujarnya

PPATK: Ada Transaksi Mencurigakan Anggota DPR

Pusan Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan menemukan transaksi mencurigakan dari seorang anggota DPR dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. Transaksi mencurigakan dalam kasus ini juga ditemukan di lima hingga enam nama lainnya.

"Transaksi mencurigakan ada juga dari anggota DPR," kata Kepala PPATK Yunus Husein dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Kamis 9 Juni 2011.

Yunus enggan menyebut siapa nama anggota DPR aktif yang transaksinya mencurigakan itu. Yang pasti, temuan itu berdasarkan Laporan Hasil Analisis atau LHA PPATK yang diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. PPATK melaporkan ada 13 transaksi mencurigakan di delapan bank terkait dugaan suap di Kemenpora.

Dalam kasus ini, sejumlah nama politisi Demokrat disebut-sebut terkait. Sebut saja seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan anggota Komisi X Bidang Olahraga, Angelina Sondakh. Meski demikian, Nazaruddin dan Angelina sudah membantah keras terlibat dalam kasus ini.

Yunus melanjutkan, transaksi mencurigakan dalam kasus ini juga ditemukan dalam dua sampai empat perusahaan. Perusahaan itu terkait dengan aktivitas beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam kasus ini.

"Dia kan pengusaha, tentu banyak perusahaannya," kata Yunus yang juga anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini.

Sayangnya, Yunus enggan menyebut berapa nilai total transaksi yang mencurigakan itu. Alasannya, transaksi itu sifatnya berputar. "Kalau memberi nilai total nanti malah sesat," kata Yunus.

KPK Belum Pastikan Nazar & Istri Hadir Besok

Jumat, 10 Juni besok, Nazaruddin dan istri akan diperiksa terkait kasus berbeda

Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memastikan kehadiran Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni pada jadwal pemeriksaan Jumat, 10 Juni besok.

"Sampai saat ini belum dapat konfirmasi mengenai apakah Nazar hadir atau tidak memenuhi panggilan kami," kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Kamis, 9 Juni 2011.

Menurutnya, KPK sudah berupaya mengirimkan surat ke kediaman Nazaruddin dan Neneng, tetapi ditolak. Meski demikian, KPK menempuh beberapa cara untuk menyampaikan surat panggilan tersebut.

"KPK sudah berusaha mengirimkan surat ke rumah dan ke kantor. Petugas kami sudah bertemu Sekjen DPR dan surat panggilan sudah disampaikan. Jadi beberapa mediator pintu kami upayakan untuk menyampaikan surat itu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Nazaruddin yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu akan dimintai keterangan dalam penyelidikan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas tahun anggaran 2007. Proyek ini bernilai Rp142 miliar.

"Apa kapasitasnya saya belum tahu detilnya. Yang jelas perusahaan (Nazaruddin) ikut dalam proses pengadaan sarana prasarana itu," jelas Johan.

Istri Nazar, Neneng Sri Wahyuni, juga akan dipanggil sebagai saksi untuk proses penyidikan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008. "Yang bersangkutan dari pihak swasta di perusahaan itu ada yang mengaitkan nama Ibu Neneng. Kami perlu konfirmasi yang bersangkutan," imbuhnya.

NATO Gempur Kompleks Markas Khadafi

Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) melancarkan serangan udara ke jantung kota Tripoli. Serangan ini menghancurkan sejumlah gedung di kompleks markas Pemimpin Libya, Muammar Khadafi.

Dikutip dari BBC, Senin 25 April 2011, sedikitnya dua misil berdaya ledak tinggi diluncurkan ke kompleks Bab al-Azizia, Senin pagi tadi. Serangan ini menciptakan ledakan besar dan menyebabkan tiga stasiun televisi menghentikan siaran langsung mereka sementara waktu.

NATO juga mengincar pasukan Khadafi yang menyerang kekuatan pemberontak. BBC melaporkan bahwa gedung yang rusak tersebut adalah gedung yang dipakai Kolonel Khadafi saat menerima misi perdamaian Uni Afrika, baru-baru ini. Dinding dan atap sejumlah bangunan dilaporkan hancur dan asap tebal menyelimuti kompleks ini.

Apakah ada korban atau tidak dalam serangan ini masih simpang siur. Sejumlah petugas di lapangan melaporkan beberapa orang terluka. Namun, petugas lain membantahnya.

Pada Minggu, pasukan yang setia kepada pemimpin Libya membom wilayah barat Kota Misrata, meski rezim ini mengaku sudah menghentikan serangan untuk membuka peluang negosiasi suku lokal dengan pemberontak. Setidaknya, enam orang dikabarkan tewas dalam gempuran ini.

Inilah Sederet Skandal Bank

Kasus pembobolan bank kembali terungkap. Kali ini deposito milik PT Elnusa Tbk di Bank Mega lenyap Rp111 miliar.

Kepolisian telah menetapkan tersangka terhadap Direktur Keuangan Elnusa SN dan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka-Cikarang, IHB. Mereka diduga berperan mencairkan dana deposito itu untuk kepentingan pribadi.

Kasus pembobolan dana nasabah ini telah menambah daftar panjang skandal bank dalam beberapa bulan terakhir.

Aksi terheboh adalah Inong Melinda alias Malinda Dee beberapa waktu lalu. Pejabat Citibank ini mengelabuhi sejumlah nasabah kakap hingga rugi miliaran rupiah.

Ternyata dua kasus ini hanya sebagian kecil saja. Sebab, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri telah memiliki catatan pembobolan bank yang terjadi belakangan ini.

Pertama, pembobolan kantor kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square sebesar Rp29 miliar. Kasus ini melibatkan supervisor bank berinisial AM dan empat tersangka lain.

Modusnya membuka rekening atas nama tersangka lain, kemudian mentransfer uang ke dalam rekening yang kemudian ditukar dalam bentuk dolar.

Kedua, pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Tersangka merupakan account officer BII di kantor cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp3,6 miliar.

Ketiga, pencairan deposito dan nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Mandiri. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 dengan nilai kerugian Rp18 miliar. Polisi menetapkan lima tersangka, Salah satunya costumer service.

Keempat, terjadi di Bank Negara Indonesia (BNI), dengan modus mengirimkan berita telex palsu. Isinya berupa perintah untuk memindahkan slip surat keputusan membuka rekening peminjaman modal kerja.

Perkara ini melibatkan wakil pimpinan BNI di sebuah cabang Depok. Namun kasus ini berhasil dicegah karena sistem bank berhasil menghentikan transaksi itu.

Kelima, pencairan deposito milik nasabah oleh pengurus bank tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pundi Artha Sejahtera. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak bisa dibayarkan. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR Pundi Artha, dua komisaris, komisaris utama, dan marketing.

Keenam, terjadi pada Bank Danamon, dengan modus menarik uang kas berulang-ulang dari kantor cabang pembantu Menara Bank Danamon. Tersangka merupakan mantan teller Bank Danamon. Kasus yang dilaporkan 9 Maret 2011, dengan nilai kerugian Rp1,9 miliar dan US$110 ribu.

Ketujuh, terjadi pada Panin Bank dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank. Kejahatan ini dilakukan Kepala Operasional Panin Bank Cabang Metro Sunter, MAW, dengan kerugian Rp2,5 miliar.

Kedelapan, pembobolan yang dilakukan mantan relationship manager Citigold Citibank, Malinda Dee. MD menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Nilai kerugian sebesar Rp4,5 miliar.

Polri Usut Aksi Tonton Video Porno Kader PKS [sidang pari porno]

Anggota DPR asal Fraksi PKS Arifinto kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, melihat video porno. Tak hanya kode etik DPR, Arifinto pun kini harus bersiap menghadapi proses hukum.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar mengatakan Kepolisian sudah proaktif mengusut kasus tersebut. "Apakah di dalamnya ada dugaan pelanggaran hukum. Ada alat bukti yang cukup atau tidak," kata dia kepada wartawan, Senin 11 April 2011.

Kepolisian, kata dia, juga masih menimbang apakah kasus ini masuk dalam Undang-Undang (UU) Pornografi atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kita ikuti saja perkembangan proses penyelidikannya. Termasuk, kata dia, pemanggilan saksi-saksi.

Sesuai hukum positif Indonesia, kata dia, pelaku baru bisa disangkakan jika sudah ada minimal dua alat bukti. Kepolisian pun tidak mempermasalahkan pengakuan Arifinto yang mengakui dirinyalah yang difoto seorang wartawan saat Rapat Paripurna tengah melihat video porno. Dia pun sudah meminta maaf.

"Aspek penyidikan tidak seperti itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti alat bukti, paling tidak ada keterangan saksi dan keterangan ahli," jelasnya

Djoko: Kita Berunding dengan Sindikat

Di tengah rasa kalut dan bingung, Rezky Judiana, putri nahkoda Kapal Sinar Kudus, Slamet Juari, mengirimkan surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pekan lalu. Ia minta pemerintah bertindak membebaskan sang ayah, dan 19 anak buah kapal (ABK) yang disandera perompak Somalia.

Menkopolkam, Djoko Suyanto mengaku tak tahu apakah surat Rezky telah diterima presiden. Namun, kata dia, penjelasan dari pemerintah ini adalah jawaban dari surat tersebut: "Jangan khawatir, pemerintah tidak akan lepas tangan," kata Djoko di Kantor Presiden, Senin 11 April 2011.

Saat ditanya, apa opsi yang ditempuh pemerintah, Djoko menyatakan tak semua opsi bisa dibeberkan ke publik. Namun, "utamanya sekarang itu adalah penyelamatan, awak kapal dan kapal itu. Karena yang terpenting adalah komunikasi dan negosiasi dengan perompak itu, sampai dengan titik mana kita sepakat," tambah dia.

Sampai kapan negosiasi akan dilakukan? "Ini perlu komunikasi dan waktu, ada yang berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan enam bulan tapi selama itu awak kapal dalam kondisi yang baik," jawab Djoko. "Kita tidak bisa membatasi waktu, orang Jawa bilang telaten, harus pandai-pandai melaksanakan proses komunikasi dan negosiasi." Ditambahkan Djoko, jangan sampai kita bertindak di luar kemampuan yang membahayakan awak kapal.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam negosiasi. "Ini kita deal dengan sindikat, dengan mafia, dengan orang yang sangat terorganisasi. Jadi faktor mood orang di tempat itu kan kita tidak tahu. Komunikasi kita hanya lewat radio dan email," kata dia.

Ditambahkan Djoko, pemerintah berkomunikasi dengan pemberontak Somalia melalui pemilik kapal dan berhubungan dengan agen dan maskapai yang juga mengalami pembajakan.

"Saya merasa memang pihak keluarga menginginkan secepatnya, tapi kita tidak ingin memaksakan sehingga menjerumuskan, dan membuat pembajaknya jadi tidak sabar."

Anggota DPR Ramai-ramai Kembalikan 'Citibank'

Sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat mengembalikan kartu kredit yang dikeluarkan Citibank. Mereka menyatakan sudah tidak percaya bank asal Amerika Serikat itu.

"Sebelum mereka berbicara, kami akan mengembalikan kartu kredit yang dikeluarkan Citibank," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta saat rapat dengar pendapat Komisi XI DPR dengan Bank Indonesia dan Citibank di gedung DPR, Jakarta, Selasa 5 April 2011.

Arif menyebut beberapa anggota DPR yang siap mengembalikan kartu kredit Citibank di antaranya politisi partai Golkar Meutya Hafid, Sadar Subagya dari Gerindra, dan Laurent Bahandama dari Partai Amanat Nasional. "Saya sebagai pemegang kartu kredit Mastercard sejak 1992," kata Arif.

Menurut Arif, para anggota DPR itu merasa kecewa dengan pelayanan Citibank. "Kami kecewa terhadap perilaku Citibank terhadap rakyat Indonesia. Dengan ini kami kembalikan secara resmi dan karena terlalu mengecewakan dan kami tidak akan menggunakan lagi," kata dia. "kalau perlu, kita harus melarang Citibank operasi di Indonesia."

Citi country officer untuk Indonesia Shariq Mukhtar tidak berkomentar soal sikap anggota dewan. Ia hanya mengatakan, pihaknya masih menunggu proses hukum kasus tewasnya Irzen Octa (50), yang juga Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB). "Kami tengah mencari kebenaran dalam kasus ini," kata dia.

Terkait kematian nasabahnya, Sarik mengatakan turut berduka cita dan meminta maaf. "Kami telah mengunjungi korban," kata dia.

Sementara mengenai pembobolan dana nasabah yang dilakukan Inong Melinda alias Melinda Dee, Shariq mengatakan, Citibank telah menghubungi nasabah Citibank yang merasa dirugikan dan mengganti dana nasabah yang hilang dicuri. "Kami tidak mentolelir pelanggaran kode etik dalam menangani akun nasabah kami," kata d

Din: Hentikan Pembangunan Gedung DPR

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritisi rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru. Menurut Din, rencana pembangunan gedung DPR tersebut sebaiknya dipikirkan kembali.

"Kalau memang masih ada keberatan, sebaiknya dihentikan," kata Din Syamsuddin kepada wartawan di Sumbawa, Selasa 5 April 2011.

Dia menjelaskan, gedung DPR sebagai rumah rakyat jangan sampai didirikan di atas keberatan rakyat. Karena itu, dia meminta elemen masyarakat mengawal proses penggunaan gedung itu.

Pembangunan gedung DPR mendapat kritik bertubi-tubi karena gedung setinggi 36 lantai ini menghabiskan anggaran Rp1,164 triliun. Anggaran itu terdiri dari pembangunan fisik gedung Rp1,138 triliun, dan biaya konsultasi Rp26,491 miliar.

Dengan anggaran sebesar itu, harga pembangunan gedung mencapai Rp7,2 juta per meter persegi, atau Rp800 juta per anggota. Biaya ini belum termasuk interior dan furnitur.

Jutawan Amerika Melonjak karena Saham

Populasi jutawan di Amerika Serikat naik 8 persen selama 2010. Kenaikan itu didorong oleh pemulihan pasar saham, termasuk industri.

Menurut laporan Spectrem Group, jumlah rumah tangga dengan kekayaan US$1 miliar meningkat menjadi 8,4 juta orang pada 2010, jika dibandingkan 7,8 juta orang pada tahun sebelumnya.

"Orang kaya tumbuh pada 2010 terutama disebabkan kenaikan pasar saham, meski hal itu karena portofolio yang tumbuh," tulis laporan itu seperti dikutip VIVAnews.com dari CNN.

Jumlah jutawan rumah tangga atau "super kaya" dengan kekayaan bersih minimal US$5 juta atau lebih, naik 8 persen pada 2010 menjadi 1,06 juta orang, dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 980 ribu orang.

Untuk penduduk kaya, atau rumah tangga dengan kekayaan US$500 ribu atau lebih, juga tumbuh pada 2010. Populasi itu meningkat 6 persen menjadi 13,5 juta jiwa pada 2010, dibanding tahun sebelumnya sebanyak 12,7 juta jiwa.

Ukuran orang kaya meningkat pada 2010, namun tidak mencapai angka tertinggi pada 2007. Pada 2008, populasi jutawan jatuh 27 persen. Pada 2010 menandai tahun kedua terjadinya peningkatan, menyusul kenaikan populasi pada 2009.

"Kembalinya jutawan berlanjut," kata Presiden Spectrem Group, George H Walper.

Meski investor merasa optimistis tentang portofolio mereka sendiri, namun tidak yakin perekonomian telah pulih. "Dalam riset poling mengindikasikan investor tetap tidak yakin bahwa perekonomian akan kembali dengan kokoh," ujarnya.

Sedangkan rumah tangga dengan kekayaan US$100 ribu juga tumbuh tahun lalu, dari 34,6 juta orang menjadi 36,2 juta orang. Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa mereka lebih berhati-hati menggunakan uang dibanding periode sebelumnya.

"Secara keseluruhan tidak sama pada 2007, banyak yang tidak percaya bahwa rumah mereka adalah aset yang stabil," ujarnya.

Laporan itu juga menunjukkan bahwa 55 persen rumah tangga dengan kekayaan kurang US$1 juta masih merasa lebih penting untuk melindungi harta pokoknya dibanding mengembangkan asetnya

WikiLeaks Tuduh SBY Korup Istana Sebut Sampah

Laman pembocor kawat diplomatik rahasia, WikiLeaks, kembali mengungkap informasi mengenai Indonesia. Kali ini, informasi itu menuding bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terlibat dalam praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga merusak reputasinya sebagai tokoh yang dianggap bersih dan reformis.

Bocoran WikiLeaks itu antara lain dipublikasikan di surat kabar Australia, The Age. Dalam edisi Jumat, 11 Maret 2011, koran itu menampilkan judul besar-besar di halaman depan, "Yudhoyono 'abused power': Cables accuse Indonesian President of corruption." Berita serupa juga dimuat harian utama Australia lainnya, Sydney Morning Herald.

Bocoran informasi WikiLeaks yang diklaim dimiliki The Age menyatakan bahwa Yudhoyono secara pribadi telah turut campur untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam melindungi para tokoh politik yang terlibat kasus korupsi, sekaligus untuk menekan para lawan politiknya. SBY juga ditengarai telah memanfaatkan lembaga intelijen untuk memata-matai rival politik dan, sedikitnya dalam satu kesempatan, seorang menteri senior di kabinetnya.

Data yang dinyatakan merupakan bocoran laporan diplomatik Kedubes AS itu juga menuding bagaimana seorang mantan wakil presiden pada kabinet Yudhoyono sebelumnya, Jusuf Kalla, diduga membayar jutaan dolar untuk memimpin partai politik terbesar di Indonesia, Golkar, pada kongres Desember 2004.

Tak cuma itu, istri dan keluarga Presiden pun dikabarkan berupaya memperkaya diri melalui koneksi politik. "Istri presiden dan para kerabat disebutkan dalam laporan politik Kedubes AS, dimana para diplomat Amerika menyebut upaya-upaya keluarga presiden 'terutama Ibu Negara Kristiani Herawati...untuk mendapat keuntungan finansial dari posisi politiknya," tulis The Age.



Menurut The Age, kabar ini mumbul ke permukaan bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono hari ini ke Canberra untuk bertemu dengan Perdana Menteri ad interim, Wayne Swan, dan para pejabat setempat. Mereka diagendakan untuk membicarakan upaya-upaya mereformasi birokrasi Indonesia dari lilitan praktek korupsi.

Salah satu bocoran WikiLeaks, yang dihimpun oleh The Age, menuding bahwa tak lama setelah menjadi presiden pada 2004, Yudhoyono turut campur dalam penanganan sebuah kasus yang melibatkan suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas.

Kiemas juga dituding telah menggunakan pengaruh istrinya sebagai Ketua Umum PDIP untuk melindunginya dari tuntutan hukum berkaitan dengan sebuah kasus, yang disebut diplomat AS dalam laporannya sebagai "korupsi yang melegenda selama kepemimpinan istrinya sebagai presiden."

Tak cuma itu, pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta juga melaporkan bahwa salah satu penasehat presiden yang dianggap merupakan salah seorang informan politik paling berharga buat mereka, T.B. Silalahi, memberi informasi bahwa pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang saat itu memimpin tim pemberantasan korupsi, Hendarman Supandji, telah mengumpulkan "bukti yang cukup atas kasus dugaan korupsi Taufiq Kiemas dan sudah menyiapkan surat penangkapan."

Namun, sebagai orang dekat Yudhoyono, Silalahi mengatakan kepada Kedubes AS bahwa Presiden SBY "secara pribadi menginstruksikan Hendarman agar tidak memburu Taufiq." Sejak itu, tidak ada lagi tindakan hukum atas Kiemas, yang kini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tanggapan istana

Dikonfirmasi mengenai berita itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku sudah membacanya, baik di koran The Age maupun Sydney Morning Herald.

"Yang pasti, tentu dalam hal ini, kami sangat terkejut dengan pemberitaan tak berdasar fakta dan kebenaran itu," kata Julian kepada harry, Jumat, 11 Maret 2011.

Menurut Julian, berita itu tidak akurat. "Sangat disesalkan sampai surat kabar seperti The Age dan Sydney Morning Herald menulis sesuatu tanpa melakukan cross check, verifikasi," dia menegaskan.

Julian juga menyoroti bahwa nama-nama yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Apalagi, kata Julian, dua koran tersebut merujuk semata pada WikiLeaks. "Patut disesali, karena kita tahu krediblitasnya sangat tidak bisa dipegang."

Kalaupun benar data-data tersebut bersumber dari kawat diplomatik yang yang sifatnya rahasia, Julian melanjutkan, isinya jauh dari kebenaran dan ketidakakuratan. "Semua yang membaca berita itu pasti kaget, karena ini sungguh kontroversial. Tapi seiring waktu, akan terbukti yang disebutkan itu tak lebih dari berita sampah," kata Julian.

Tsunami Jepang Tiba di Papua Malam Ini

Tsunami yang melanda Jepang diperkirakan akan menjalar ke wilayah sekitarnya termasuk Indonesia, khususnya Papua. Pacific Tsunami Warning Center yang bermarkas di Hawaii memprediksi tsunami akan tiba di Jayapura, Papua, pukul 18.35 Waktu Indonesia Barat atau pukul 20.35 Waktu Indonesia Timur.

Berikut rincian sejumlah lokasi di Indonesia yang diperkirakan terkena tsunami:
- Berebere, Maluku Utara, pukul 17.58 WIB
- Manokwari, Papua Barat, pukul 18.18
- Jayapura, Papua, pukul 18.35
- Sorong, Papua, pukul 18.35

Selain Indonesia, tsunami yang ditimbulkan gempa 8,8 di utara Jepang pada pukul 12.46 WIB ini juga diperkirakan berdampak ke Rusia, Amerika Serikat, Taiwan, Guam, Filipina, Nauru, dan Kepulauan Solomon.

Tsunami yang akan tiba di negara-negara selain Jepang ini tidak sebesar yang terjadi di Jepang, yang menurut laporan AlJazeera mencapai 6 meter.

Supermoon 19 Maret Picu Bencana Besar?

- Sabtu pekan depan, 19 Maret 2011, bulan akan berada dalam jarak terdekatnya dengan bumi dalam kurun waktu 18 tahun terakhir--hanya sekitar 221.567 mil atau 356.578 kilometer. Fenomena mendekatnya bulan ke bumi itu disebut 'lunar perigee'. Tapi ada juga astrolog yang menyebutnya 'supermoon'.

Di sejumlah media terkemuka internasional, isu supermoon kini mengemuka. Apalagi, fenomena itu dikait-kaitkan dengan ancaman sejumlah bencana seperti gelombang pasang, letusan gunung berapi, bahkan gempa bumi.

Para penganut teori konspirasi bahkan mengatakan, tsunami Aceh 2004 yang merenggut lebih dari 200 ribu nyawa terjadi dua minggu sebelum supermoon 2005. Begitu juga dengan bencana angin siklon Tracy yang menyapu Darwin Australia di tahun 1974.

Benarkah supermoon akan membawa bencana bagi bumi?

"Kabar menghebohkan itu tidak ilmiah, ada bumbu-bumbunya. Supermoon tidak berarti bencana," kata astronom Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, harry

Posisi bulan mendekati bumi, tambah dia, hanya akan berpengaruh pada efek pasang surut. "Rata-rata maksimal tergantung kondisi pantainya."

Dijelaskan Thomas, fenomena lunar perigee bukanlah hal yang istimewa. "Itu hanya posisi reguler. Orbit benda langit memang ada di jarak terdekat (perigee) dan terjauh (apogee)," tambah dia.

Namun, Thomas juga mengakui fenomena yang akan terjadi seminggu lagi itu tak biasa. "Istimewanya, kebetulan waktunya dekat dengan bulan purnama," kata Thomas. Dijelaskan pada 19 Maret, fenomena lunar perigee yang memiliki siklus sekitar 27,3 hari terjadi bersamaan dengan bulan purnama yang muncul tiap 29 hari.

Selama terjadi lunar perigee dan purnama, permukaan bulan akan tampak 14 persen lebih besar dan 30 persen lebih terang dari bulan purnama.

Pendapat Thomas senada dengan para astronom lainnya. Pete Wheeler dari International Centre for Radio Astronomy juga membantah anggapan bahwa supermoon bakal membawa bencana. "Tak akan ada gempa bumi atau gunung meletus," kata dia seperti dimuat News.com.au, Jumat, 4 Maret 2011. "Kalau memang itu terjadi, itu sudah ditakdirkan."

Kata dia, saat itu bumi memang akan mengalami pasang lebih tinggi dan surut lebih rendah dari biasanya. "Tak ada yang perlu dikhawatirkan," tambah Wheeler.

Sementara itu, pakar bumi dan planet dari Adelaide University, Dr. Victor Gostin punya pendapat agak berbeda. Dia mengatakan, selama ini prediksi cuaca, gempa, gunung meletus, dan bencana alam lainnya berdasarkan konfigurasi planet tidak pernah akurat sepenuhnya. Namun, menurut dia dimungkinkan ada suatu korelasi antara gempa bumi berskala besar di dekat katulistiwa dan kondisi bulan. "Analoginya seperti pasang surut air laut, pergerakan bumi akibat gravitasi bulan bisa memicu gempa bumi." (kd)

Gempa di Bali, Tidur Seperti Digoyang-goyang

Gempa bumi berkekuatan 6,6 Skala Richter yang menggetarkan kawasan Bali membuat sejumlah wisatawan panik. Getaran gempa terasa hampir satu menit.

"Tidur seperti digoyang-goyang," kata Nur Farida Ahniar, wartawan .com yang tengah berada di kawasan Nusa Dua, Bali, Jumat, 10 Maret 2011 dini hari.

Setelah bangun, ia melihat kaca-kaca di kamar hotel bergetar. Lemari kayu juga berderit. Sejumlah penghuni hotel juga berlari keluar. Namun, setelah getaran hilang, mereka segera masuk kembali ke hotel.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, pusat gempa berada di 7.12 LS 116.85 BT atau 165 kilometer Barat Laut Sumbawa Besar, NTB. Selain Bali, gempa juga menggetarkan Sumbawa dan sejumlah kawasan di Jawa Timur

Istana: SBY Terkejut Baca Berita Wikileaks

Dua media Australia, The Age dan Sidney Morning, memuat berita tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap menyalahgunaan wewenang. Dua media itu mengutip kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang bocor ke Wikileaks.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan SBY sangat terkejut saat pertama kali membaca berita itu. "Semalam, Presiden sudah membaca berita yang dirilis, dan diangkat kedua media," kata Julian di Istana Kepresidenan, Jumat, 11 Maret 2011. "Presiden sangat kaget. Bagaimana ini kita tidak tahu motif, yang perlu disesalkan adalah ketidakvalidan data," Julian

Julian mengatakan, pihak Istana telah mengetahui bocoran Wikileaks ini, sebelum dimuat di The Age. "Ada dalam sebuah talkshow di radio. Tapi belum jadi pembicaraan serius," ujar Julian.

Hanya The Age dan Sidney Morning Herald, kata Julian, yang berani mempublikasikan bocoran Wikileaks tersebut. Kedua media itu memang satu grup usaha. Media lain di Australia, Julian melanjutkan, menahan diri tak memuat soal itu. "Ini menyangkut kepala negara," ujar Julian.

Julian belum tahu apakah Presiden akan menanggapi langsung pemberitaan dua media Australia itu. Presiden mendelegasikan tanggapan Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

Dua media Australia, The Age dan Sidney Morning, memuat berita tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap menyalahgunaan wewenang. Dua media itu mengutip kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang bocor ke Wikileaks.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan SBY sangat terkejut saat pertama kali membaca berita itu. "Semalam, Presiden sudah membaca berita yang dirilis, dan diangkat kedua media," kata Julian di Istana Kepresidenan, Jumat, 11 Maret 2011. "Presiden sangat kaget. Bagaimana ini kita tidak tahu motif, yang perlu disesalkan adalah ketidakvalidan data," Julian

Julian mengatakan, pihak Istana telah mengetahui bocoran Wikileaks ini, sebelum dimuat di The Age. "Ada dalam sebuah talkshow di radio. Tapi belum jadi pembicaraan serius," ujar Julian.

Hanya The Age dan Sidney Morning Herald, kata Julian, yang berani mempublikasikan bocoran Wikileaks tersebut. Kedua media itu memang satu grup usaha. Media lain di Australia, Julian melanjutkan, menahan diri tak memuat soal itu. "Ini menyangkut kepala negara," ujar Julian.

Julian belum tahu apakah Presiden akan menanggapi langsung pemberitaan dua media Australia itu. Presiden mendelegasikan tanggapan Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

Gempa 8,8 SR dan Tsunami Hantam Jepang

Gempa bumi kembali mengguncang Jepang, Jumat siang. Gempa berkekuatan 8,8 pada Skala Richter (SR) ini juga memicu tsunami yang menghantam banyak kendaraan dan sejumlah bangunan di pesisir timur laut Jepang, yang dekat dengan episentrum.

Menurut kantor berita Associated Press, gempa mulai terasa pada pukul 14.46 waktu setempat. Sekitar 30 menit kemudian, terjadi gempa susulan berkekuatan 7,4 SR. Badan Survei Geologi AS menilai bahwa gempa pertama berkekuatan 8,8 SR.

Badan Meteorologi Jepang kemudian mengeluarkan peringatan tsunami di seluruh pesisir timur Jepang, yang menghadapi Samudera Pasifik. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Hawaii menyatakan bahwa peringatan tsunami juga berlaku di Rusia, Pulau Marcus, dan Kepulauan Mariana.

Peringatan waspada tsunami juga dikeluarkan untuk Guam, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan negara bagian Hawaii, AS. Penduduk ibukota Jepang, juga merasakan guncangan gempa.

Pihak berwenang masih memantau apakah bencana gempa dan tsunami itu telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan parah

Demokrat: Golkar dan PKS Langgar Kesepakatan

Demokrat kembali menegaskan Golkar dan PKS telah melanggar kesepakatan koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menegaskan sikap kedua partai yang sering berseberangan menjadi alasan mengapa kedua partai itu harus segera keluar dari barisan koalisi.

"Harus gentleman, kalau menunggu evalusi tidak tepat. Bilang saja kami beroposisi," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 25 Februari 2011.

Menurut Max, Presiden SBY sudah tahu kondisi koalisi seperti itu. Demokrat kini tengah mengkaji kesolidan barisan koalisi.

"Ini yang terakhir jadi bad guys, harus ada punishment. Kalau tidak bisa rukun dalam koalisi, kalau mereka bilang menunggu, kenapa menunggu dievaluasi, langsung saja nyatakan sikap, bilang beroposisi," katanya.

Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah, mengatakan perbedaan pendapat yang malah meruncingkan hubungan mitra koalisi itu dinilai tidak wajar. "Bagaimana disebut wajar ada perbedaan pendapat dalam koalisi," kata Jafar di gedung DPR.

Menurut Jafar, ketika Partai Golkar dan PKS memutuskan mendukung usulan pembentukan hak angket pajak menantang Demokrat yang menolak, itu sudah menjadi contoh hubungan tidak wajar. Dia mengaku heran dengan langkah kedua partai itu. "Kami soal pajak sama, hanya berbeda soal angket. Angket ini kan mau dibawa kemana-mana untuk bargaining politik," tanya dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak berhak mengevaluasi Golkar. "Yang mengevaluasi itu harusnya Presiden," kata Aburizal usai menghadiri ulang tahun tvOne ke tiga di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.

Prabowo: Kekerasan Timbul Akibat Kemiskinan

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menengarai rentetan aksi kekerasan yang terjadi di beberapa daerah akibat rasa frustasi masyarakat, khususnya pemuda, akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Karena tidak memiliki aktivitas produktif, mereka mudah sekali ‘dipanas-panasi’ oleh pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini tugas pemerintah mempercepat kemandirian ekonomi agar lapangan kerja tersedia. Jika tidak, akan muncul keresahan di masyarakat. Pemuda menganggur akan mudah dihasut untuk berbuat kekerasan," kata Prabowo di acara HUT ke-3 Partai Gerindra di Surabaya, Minggu, 20 Februari 2011.

Menurut dia, terjadinya konflik yang disebut-sebut berlatar belakang SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) murni karena gejolak sosial akibat minimnya akses masyarakat menikmati keuntungan dengan pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah.

Prabowo menyayangkan Indonesia yang dianugerahi kekayaan luar biasa di dalam perut bumi tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah.

"Masyarakat masih miskin. Menurut saya, masalah itu berdampak pada seringnya terjadi bentrokan dan konflik sosial di berbagai daerah," ujarnya. "Saya memandang konflik yang terjadi ini sebagai dampak dari masalah ekonomi."

Pemerintah saat ini, Prabowo melanjutkan, tidak berdaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang ada di puncak kekuasaan. Apalagi, sumber daya alam dan energi banyak yang dikuasai asing.

Dampaknya, masyarakat kelas bawah tidak melihat harapan perbaikan ekonomi. "Itu menurut saya yang secara psikologis dapat membuat masyarakat cepat marah," katanya.

Ini Alasan Demokrat Tolak Angket Pajak

Achsanul Qosasi, politikus Partai Demokrat, menyatakan partainya menolak usulan Angket Mafia Perpajakan. Penolakan ini bukan untuk menghambat aspirasi wakil rakyat tapi karena ingin menegakkan konstitusi.

"Angket pajak ini dasarnya apa? Tujuannya apa?" kata Achsanul, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011. "Jika dasarnya hanya rumor, maka nanti kita akan ditertawakan rakyat, seolah DPR ini hanya mencari-cari panggung politik."

Testimoni terdakwa penggelapan pajak Gayus Tambunan itu memang harus ditindaklanjuti, kata Achsanul. "Gayus itu operatornya mafia, siapa yang memberi uang kepada Gayus itulah mafia yang sebenarnya. Cuma kita tidak boleh menuduh dan percaya 100 persen Gayus," katanya.

Sikap Demokrat adalah meminta Badan Pemeriksa Keuangan menginvestigasi cerita Gayus tersebut. "Jangan sampai iklim usaha terganggu. Kasihan perusahaan yang disebut-sebut Gayus itu. Sudah dicap sebagai mafia, padahal belum tentu benar," kata Achsanul. "Selain itu, jika angket ini tujuannya mengganggu pemerintah, Demokrat akan bersikap, bahwa angket tidak diperlukan."

Lagipula, kata Achsanul yang kerap menjadi juru bicara kelompok Fraksi Demokrat di Komisi Keuangan DPR itu, jika ingin menumpas mafia pajak, harus siap data, siap bukti, siap fakta. Mafia pajak ini sudah puluhan tahun merugikan negara. Melawan para mafia harus siap dengan segala senjata. "Makanya jangan buru-buru. Biarkan KPK memeriksa agar kita dapat data yang akurat dan mengikat," ujarnya.

Rabu 16 Februari lalu, usulan Angket Pajak resmi dibacakan di paripurna DPR. Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tegas menolak usulan itu

Soal Angket, Golkar Yakin Demokrat Akan Luluh

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, belum tentu Demokrat akan selamanya menolak usul Hak Angket Mafia Pajak. "Kami yakin Demokrat akan setuju pada waktunya," kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.

Sampai saat ini, Demokrat bersama PAN, PKB, dan PPP sebagai mitra koalisinya, menolak digelindingkannya usul angket mafia pajak oleh sejumlah besar anggota DPR. Namun, Golkar dan PKS yang juga mitra koalisi pemerintah, memilih bersikap berseberangan dengan Demokrat. Mereka justru mendukung penuh usul angket tersebut.

"Selama ini kami dijadikan sasaran tembak oleh berbagai pihak (terkait kasus pajak). Akhirnya Golkar tidak punya pilihan lain (kecuali mendukung usul angket mafia pajak) untuk menunjukkan bahwa kami baik-baik saja," kata Priyo.

Wakil Ketua DPR itu mengaku Golkar sudah jengah dengan berbagai tudingan menyangkut kasus pajak yang diarahkan kepada mereka. "Agar tidak seenaknya saling tuduh-menuduh," kata Priyo. Ia menekankan, Golkar berkomitmen untuk mengungkap kasus-kasus pajak dengan menjaga agar pemerintah tetap berjalan baik.

Sebelumnya, usul hak angket mafia pajak telah diumumkan di rapat paripurna DPR. Usul yang ditandatangani oleh 114 anggota DPR itu telah dibahas di Badan Musyawarah DPR, untuk kembali dibawa ke paripurna pekan depan guna ditindaklanjuti.

Angket mafia pajak memiliki lima tujuan utama. Pertama, ingin mengetahui sejauh mana peraturan perpajakan dilaksanakan. Kedua, ingin mengetahui apakah ada intervensi aparat pajak di pelaksanaan aturan tersebut. Ketiga, ingin mengetahui sistem dan aparat perpajakan yang melakukan pelanggaran hukum. Keempat, ingin mengetahui seberapa besar penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kelima, ingin mengetahui berapa besar kerugian dan kebocoran penerimaan pajak.

"Kami berharap penerimaan pajak dapat sungguh-sungguh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," kata inisiator angket Syarifuddin Sudding. Para penggagas angket khawatir bila sasaran penerimaan pajak dan pelaksanaan tata cara perpajakan, tidak sesuai atau masih jauh dengan yang diharapkan.

"Kasus Gayus Tambunan dan Bahasjim adalah dua kasus besar korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Tidak mungkin Gayus melakukan aksinya seorang diri," ujar Sudding. Ia mengingatkan, pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar dan terus meningkat.

"Jadi, bergulirnya usul hak angket ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penerimaan pajak, meningkatkan daya saing penanaman modal guna mendukung usaha kecil dan menengah, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pembayar pajak, serta mewujudkan industri yang kompetitif," katanya.

"Gerindra Berpaling, Angket Pajak Bisa Gagal"

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi meragukan usulan Angket Mafia Perpajakan berhasil digulirkan. Menurut peneliti senior Lembaga Survei Indonesia itu, pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai usulan itu membuatnya pesimistis.

"Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan menolak usulan Angket," kata Burhan saat berbincang dengan .com di Jakarta, Minggu, 20 Februari 2011. Soal ini, Prabowo mengungkapkan usai rapat dengan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis 17 Februari 2011.

Jika Gerindra secara bulat menolak, suara kubu pendukung usulan tidak akan cukup 50 persen suara DPR. Suara pendukung Angket hanya mencapai 48 persen jika Gerindra menarik diri.

"Tersisa empat partai yang solid, yang jika dijumlahkan suaranya tak sampai 50 persen," kata Burhan. Empat partai itu adalah Golkar (18,92 persen), PDIP (16,78 persen), Partai Keadilan Sejahtera (10,17 persen), dan Hanura (3,04 persen).

"Gerindra kemudian masuk kubu Demokrat bersama PPP, PAN, dan PKB," kata Burhan. Dan kubu ini memiliki suara lebih besar.

Namun, dia menjelaskan, peta parlemen tidak sehitam-putih yang disampaikan Burhan. Meski PPP, PAN, dan PKB cenderung menolak usulan Angket, terdapat beberapa penandatangan usulan dari tiga partai ini.

Apalagi, prosedur penetapan usulan menjadi agenda resmi DPR juga lebih sederhana, yakni disetujui setengah dari rapat paripurna yang dihadiri setengah jumlah anggota DPR.

Berikut rincian penandatangan usulan yang masuk ke pimpinan DPR pada 2 Februari 2011:
- 75 orang dari Golkar
- 15 orang dari PDIP
- 10 orang dari PKS
- 1 orang dari PAN
- 2 orang dari PPP
- 1 orang dari PKB
- 8 orang dari Hanura, dan
- 2 orang dari Gerindra.

kumpul kumpul

hidup hidup