Demokrat: Golkar dan PKS Langgar Kesepakatan

Demokrat kembali menegaskan Golkar dan PKS telah melanggar kesepakatan koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menegaskan sikap kedua partai yang sering berseberangan menjadi alasan mengapa kedua partai itu harus segera keluar dari barisan koalisi.

"Harus gentleman, kalau menunggu evalusi tidak tepat. Bilang saja kami beroposisi," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 25 Februari 2011.

Menurut Max, Presiden SBY sudah tahu kondisi koalisi seperti itu. Demokrat kini tengah mengkaji kesolidan barisan koalisi.

"Ini yang terakhir jadi bad guys, harus ada punishment. Kalau tidak bisa rukun dalam koalisi, kalau mereka bilang menunggu, kenapa menunggu dievaluasi, langsung saja nyatakan sikap, bilang beroposisi," katanya.

Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah, mengatakan perbedaan pendapat yang malah meruncingkan hubungan mitra koalisi itu dinilai tidak wajar. "Bagaimana disebut wajar ada perbedaan pendapat dalam koalisi," kata Jafar di gedung DPR.

Menurut Jafar, ketika Partai Golkar dan PKS memutuskan mendukung usulan pembentukan hak angket pajak menantang Demokrat yang menolak, itu sudah menjadi contoh hubungan tidak wajar. Dia mengaku heran dengan langkah kedua partai itu. "Kami soal pajak sama, hanya berbeda soal angket. Angket ini kan mau dibawa kemana-mana untuk bargaining politik," tanya dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak berhak mengevaluasi Golkar. "Yang mengevaluasi itu harusnya Presiden," kata Aburizal usai menghadiri ulang tahun tvOne ke tiga di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.

Prabowo: Kekerasan Timbul Akibat Kemiskinan

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menengarai rentetan aksi kekerasan yang terjadi di beberapa daerah akibat rasa frustasi masyarakat, khususnya pemuda, akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Karena tidak memiliki aktivitas produktif, mereka mudah sekali ‘dipanas-panasi’ oleh pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini tugas pemerintah mempercepat kemandirian ekonomi agar lapangan kerja tersedia. Jika tidak, akan muncul keresahan di masyarakat. Pemuda menganggur akan mudah dihasut untuk berbuat kekerasan," kata Prabowo di acara HUT ke-3 Partai Gerindra di Surabaya, Minggu, 20 Februari 2011.

Menurut dia, terjadinya konflik yang disebut-sebut berlatar belakang SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) murni karena gejolak sosial akibat minimnya akses masyarakat menikmati keuntungan dengan pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah.

Prabowo menyayangkan Indonesia yang dianugerahi kekayaan luar biasa di dalam perut bumi tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah.

"Masyarakat masih miskin. Menurut saya, masalah itu berdampak pada seringnya terjadi bentrokan dan konflik sosial di berbagai daerah," ujarnya. "Saya memandang konflik yang terjadi ini sebagai dampak dari masalah ekonomi."

Pemerintah saat ini, Prabowo melanjutkan, tidak berdaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang ada di puncak kekuasaan. Apalagi, sumber daya alam dan energi banyak yang dikuasai asing.

Dampaknya, masyarakat kelas bawah tidak melihat harapan perbaikan ekonomi. "Itu menurut saya yang secara psikologis dapat membuat masyarakat cepat marah," katanya.

Ini Alasan Demokrat Tolak Angket Pajak

Achsanul Qosasi, politikus Partai Demokrat, menyatakan partainya menolak usulan Angket Mafia Perpajakan. Penolakan ini bukan untuk menghambat aspirasi wakil rakyat tapi karena ingin menegakkan konstitusi.

"Angket pajak ini dasarnya apa? Tujuannya apa?" kata Achsanul, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011. "Jika dasarnya hanya rumor, maka nanti kita akan ditertawakan rakyat, seolah DPR ini hanya mencari-cari panggung politik."

Testimoni terdakwa penggelapan pajak Gayus Tambunan itu memang harus ditindaklanjuti, kata Achsanul. "Gayus itu operatornya mafia, siapa yang memberi uang kepada Gayus itulah mafia yang sebenarnya. Cuma kita tidak boleh menuduh dan percaya 100 persen Gayus," katanya.

Sikap Demokrat adalah meminta Badan Pemeriksa Keuangan menginvestigasi cerita Gayus tersebut. "Jangan sampai iklim usaha terganggu. Kasihan perusahaan yang disebut-sebut Gayus itu. Sudah dicap sebagai mafia, padahal belum tentu benar," kata Achsanul. "Selain itu, jika angket ini tujuannya mengganggu pemerintah, Demokrat akan bersikap, bahwa angket tidak diperlukan."

Lagipula, kata Achsanul yang kerap menjadi juru bicara kelompok Fraksi Demokrat di Komisi Keuangan DPR itu, jika ingin menumpas mafia pajak, harus siap data, siap bukti, siap fakta. Mafia pajak ini sudah puluhan tahun merugikan negara. Melawan para mafia harus siap dengan segala senjata. "Makanya jangan buru-buru. Biarkan KPK memeriksa agar kita dapat data yang akurat dan mengikat," ujarnya.

Rabu 16 Februari lalu, usulan Angket Pajak resmi dibacakan di paripurna DPR. Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tegas menolak usulan itu

Soal Angket, Golkar Yakin Demokrat Akan Luluh

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, belum tentu Demokrat akan selamanya menolak usul Hak Angket Mafia Pajak. "Kami yakin Demokrat akan setuju pada waktunya," kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.

Sampai saat ini, Demokrat bersama PAN, PKB, dan PPP sebagai mitra koalisinya, menolak digelindingkannya usul angket mafia pajak oleh sejumlah besar anggota DPR. Namun, Golkar dan PKS yang juga mitra koalisi pemerintah, memilih bersikap berseberangan dengan Demokrat. Mereka justru mendukung penuh usul angket tersebut.

"Selama ini kami dijadikan sasaran tembak oleh berbagai pihak (terkait kasus pajak). Akhirnya Golkar tidak punya pilihan lain (kecuali mendukung usul angket mafia pajak) untuk menunjukkan bahwa kami baik-baik saja," kata Priyo.

Wakil Ketua DPR itu mengaku Golkar sudah jengah dengan berbagai tudingan menyangkut kasus pajak yang diarahkan kepada mereka. "Agar tidak seenaknya saling tuduh-menuduh," kata Priyo. Ia menekankan, Golkar berkomitmen untuk mengungkap kasus-kasus pajak dengan menjaga agar pemerintah tetap berjalan baik.

Sebelumnya, usul hak angket mafia pajak telah diumumkan di rapat paripurna DPR. Usul yang ditandatangani oleh 114 anggota DPR itu telah dibahas di Badan Musyawarah DPR, untuk kembali dibawa ke paripurna pekan depan guna ditindaklanjuti.

Angket mafia pajak memiliki lima tujuan utama. Pertama, ingin mengetahui sejauh mana peraturan perpajakan dilaksanakan. Kedua, ingin mengetahui apakah ada intervensi aparat pajak di pelaksanaan aturan tersebut. Ketiga, ingin mengetahui sistem dan aparat perpajakan yang melakukan pelanggaran hukum. Keempat, ingin mengetahui seberapa besar penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kelima, ingin mengetahui berapa besar kerugian dan kebocoran penerimaan pajak.

"Kami berharap penerimaan pajak dapat sungguh-sungguh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," kata inisiator angket Syarifuddin Sudding. Para penggagas angket khawatir bila sasaran penerimaan pajak dan pelaksanaan tata cara perpajakan, tidak sesuai atau masih jauh dengan yang diharapkan.

"Kasus Gayus Tambunan dan Bahasjim adalah dua kasus besar korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Tidak mungkin Gayus melakukan aksinya seorang diri," ujar Sudding. Ia mengingatkan, pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar dan terus meningkat.

"Jadi, bergulirnya usul hak angket ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penerimaan pajak, meningkatkan daya saing penanaman modal guna mendukung usaha kecil dan menengah, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pembayar pajak, serta mewujudkan industri yang kompetitif," katanya.

"Gerindra Berpaling, Angket Pajak Bisa Gagal"

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi meragukan usulan Angket Mafia Perpajakan berhasil digulirkan. Menurut peneliti senior Lembaga Survei Indonesia itu, pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai usulan itu membuatnya pesimistis.

"Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan menolak usulan Angket," kata Burhan saat berbincang dengan .com di Jakarta, Minggu, 20 Februari 2011. Soal ini, Prabowo mengungkapkan usai rapat dengan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis 17 Februari 2011.

Jika Gerindra secara bulat menolak, suara kubu pendukung usulan tidak akan cukup 50 persen suara DPR. Suara pendukung Angket hanya mencapai 48 persen jika Gerindra menarik diri.

"Tersisa empat partai yang solid, yang jika dijumlahkan suaranya tak sampai 50 persen," kata Burhan. Empat partai itu adalah Golkar (18,92 persen), PDIP (16,78 persen), Partai Keadilan Sejahtera (10,17 persen), dan Hanura (3,04 persen).

"Gerindra kemudian masuk kubu Demokrat bersama PPP, PAN, dan PKB," kata Burhan. Dan kubu ini memiliki suara lebih besar.

Namun, dia menjelaskan, peta parlemen tidak sehitam-putih yang disampaikan Burhan. Meski PPP, PAN, dan PKB cenderung menolak usulan Angket, terdapat beberapa penandatangan usulan dari tiga partai ini.

Apalagi, prosedur penetapan usulan menjadi agenda resmi DPR juga lebih sederhana, yakni disetujui setengah dari rapat paripurna yang dihadiri setengah jumlah anggota DPR.

Berikut rincian penandatangan usulan yang masuk ke pimpinan DPR pada 2 Februari 2011:
- 75 orang dari Golkar
- 15 orang dari PDIP
- 10 orang dari PKS
- 1 orang dari PAN
- 2 orang dari PPP
- 1 orang dari PKB
- 8 orang dari Hanura, dan
- 2 orang dari Gerindra.